Komoditas Kelapa Sawit dan Karet dalam Perspektif Manajemen Agribisnis Indonesia

KOMODITAS KELAPA SAWIT

I. Lahan Pendukung Komoditas Kelapa Sawit

Lahan perkebunan kelapa sawit sangat ditunjang oleh ketersediaan dan penyebaran luas. Pada tahun 2005 areal Perkebunan Rakyat (PR) sekitar 2.202 ribu ha (40,44%), Perkebunan Besar Negara (PBN) 630 ribu ha (11,58%), Perkebunan Besar Swasta (PBS) 2.613 ribu ha (47,98%). Sumatera mendominasi ketiga jenis pengusahaan, sedangkanKalimantan dan Sulawesi menjadi lokasi pengembangan perkebunan swasta dan perkebunan rakyat. Selain itu untuk tahun 2006 lahan perkebunan kelapa sawit diproyeksikan mencapai 6.046 ribu ha (Ditjenbun dan PPKS, 2006 dalam Balitbang Deptan RI, 2007).

Lahan yang berpotensi tinggi adalah lahan yang memiliki Kelas Kesesuaian Lahan (KKL) untuk kelapa sawit tergolong sesuai (> 75%) dan sesuai bersyarat (<25%). Lahan berpotensi sedang memiliki KKL tergolong sesuai (25 – 25%) dan sesuai bersyarat (50 – 75%), sementara lahan yang berpotensi rendah memiliki KKL tergolong sesuai bersyarat (50 – 75%) dan tidak sesuai (25 – 50%). Penyebaran arel yang berpotensi untuk pengembangan kelapa sawit umumnya terdapat di Riau, Kalimantan barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Sumatera Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Saat ini areal berpotensi tinggi sudah terbatas ketersediaannya, dan areal yang masih cukup tersedia dan berpeluang untuk dikembangkan adalah berpotensi sedang sampai rendah. Topografi areal yang berbukit-bukit dengan kelerengan 25%-40% (areal dengan kemiringan lereng diatas 40% tidak disarankan untuk mengembangkan tanaman kelapa sawit. Kendala lain dari pengembangan usaha kelapa sawit ditinjau dari segi lahan ialah kedalaman efektif tanah yang dangkal, terutama daerah dengan jenis tanah yang memiliki kandungan batuan yang tinggi dan kondisi drainase yang kurang baik, lahan gambut, drainase yang jelek pada daaran pasang surut, dataran aluvium, dan lahan gambut. Selain itu adanya potensi lahan sulfat masam pada daerah pasang surut.

II. Karakteristik Iklim Perkebunan Kelapa Sawit

Iklim merupakan salah satu faktor pembatas bagi usaha pengembangan komoditas kelapa sawit erutama pada lahan tingkat kesesuaian sedang sampai rendah. Faktor iklim yaitu jumlah bulan kering yang berkisar 2 – 3 bulan/tahun yang menggambarkan penyebaran curah hujan yang tidak merata dalam setahun.

III. Biaya Produksi (Cost Production) Usaha Komoditas Kelapa Sawit

Usaha kelapa sawit terbagi menjadi pembangunan industri hulu, yaitu pembangunan kebun dan pabrik minyak sawit dan pengembangan industri hilir, yaitu pembangunan pabrik biodiesel. Biaya pengembangan produksi usaha komoditas kelapa sawit diperolah dari investasi yang mengandalkan perusahaan swasta, negara dan petani. Sebagian dari kebutuhan investasi, yaitu infrastruktur, transportasi, dan kelistrikan, diharapkan berasal dari pemerintah. Investor untuk pengembangan usaha berasal dari dalam dan luar negeri.

A. Investasi Kebun dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit

1. Perluasan Kebun

Sesuai dengan arah pengembangan, maka rata-rata perluasan kebun di area bukaan baru dan jumlah peremajaan kebun pada 2006 – 2010 berturut-turut sebesar 72,64 ribu ha/tahun dan 77,25 ribu ha/tahun atau Indonesia melakukan penanaman baru sebanyak 649,89 ribu ha/tahun.

Perhitungan investasi untuk perluasan kebun sawit seluas 515.462 ha (plus 28 unit PKS 60 TBS/jam) adalah Rp. 23.410.138.630.114,- (Rp. 23,41 triliun) dengan perincian sebagai berikut :

(i)                 Indonesia Barat (Investasi perluasan kebun kelapa sawit 112.229 ha)

No.

Investor

Luas

(ha)

Jumlah investasi (Rp.000)

1

PR

74.668

2.129.508.960

2

PBN (plus 1 PKS 60 ton TBS/jam)

12.449

629.941.333

3

PBS (plus 5 PKS 60 ton TBS/jam)

25.113

1.619.221.282

Total

112.229

4.378.671.575

(ii)               Indonesia Timur (Investasi perluasan kebun kelapa sawit 403.233 ha)

No.

Investor

Luas

(ha)

Jumlah investasi (Rp.000)

1

PR

219.159

7.319.694.948

2

PBN (plus 1 PKS 60 ton TBS/jam)

15.104

1.002.391.545

3

PBS (plus 5 PKS 60 ton TBS/jam)

165.969

10.709.380.563

Total

403.233

19.031.467.055

Tabel  Biaya Investasi perluasan kebun kelapa sawit 515.62 ha dan peningkatan jumlah pabrik CPO 60 ton tbs/jam 28 buah (Indonesia Barat)

No.

Uraian

Investor

PR

PBN

PBS

1

Kebun (ha)

74.668

12.449

25.113

Tahun-0 (@ 7 jt/ha)

522.676.000

87.140.200

175.788.200

Tahun 1-3 (TBM I = 5,6 jt/ha; TBM II = Rp 5,2 jt/ha; TBM III = Rp 5,4 jt/ha)

1.209.621.600

201.667.320

406.824.120

2

Pabrik CPO kapasitas olah 60 ton TBS/jam; 6 unit @ Rp 106,2 milyar

106.200.000

531.000.000

3

Non Kebun

Jalan dan Jembatan (PR=Rp 2,5 jt/ha; PBN/PBS = Rp 4,5 jt/ha)

186.670.000

56.018.700

113.006.700

Bangunan, kantor, rumah, dll (PR=Rp 0/ha; PBN/PBS= Rp 4,5 jt/ha)

-

74.691.600

150.675.600

Sarana air dan listrik (PR=Rp 0/ha; PBN/PBS=Rp 1,25 jt/ha)

-

15.560.750

31.390.750

Kendaraan (PR=Rp 0/ha; PBN/PBS=Rp 2,25 jt/ha)

-

28.009.350

56.503.350

4

Infrastuktur pendukung

Penelitian pendahuluan (@ Rp 12rb/ha)

896.016

149.383

301.351

Penelitian (@Rp 45rb/ha)

3.360.060

560.187

1.130.067

Supervisi dan manajemen operasi (@Rp 125 rb/ha)

9.333.500

1.556.075

3.139.075

Jaringan listrik (PR=Rp 0/ha; PBN/PBS = Rp 15rb/ha)

-

186.729

376.689

Jalan penghubung ke lokasi terdekat (PR=Rp 45rb/ha; PBN/PBS = Rp 75 rb/ha)

3.360.060

933.645

1.883.445

5

Kontingensi 10%

193.591.724

57.267.394

147.201.935

Total Kebutuhan Investasi baru

2.129.508.960

629.941.333

1.619.221.282

Grand Total Indonesia barat

4.378.671.575

Tabel  Biaya Investasi perluasan kebun kelapa sawit 515.62 ha dan peningkatan jumlah pabrik CPO 60 ton tbs/jam 28 buah (Indonesia Timur)

No.

Uraian

Investor

PR

PBN

PBS

1

Kebun (ha)

219.159

18.104

165.969

Tahun-0 (@ 7 jt/ha)

1.764.229.950

145.738.810

1336.053.670

Tahun 1-3 (TBM I = 5,6 jt/ha; TBM II = Rp 5,2 jt/ha; TBM III = Rp 5,4 jt/ha)

4.082.932.170

337.281.246

3.092.009.922

2

Pabrik CPO kapasitas olah 60 ton TBS/jam; 6 unit @ Rp 106,2 milyar

114.696.000

2.408.616.000

3

Non Kebun

Jalan dan Jembatan (PR=Rp 2,5 jt/ha; PBN/PBS = Rp 4,5 jt/ha)

630.082.125

93.689.235

858.892.645

Bangunan, kantor, rumah, dll (PR=Rp 0/ha; PBN/PBS= Rp 4,5 jt/ha)

-

124.918.980

1.145.188.860

Sarana air dan listrik (PR=Rp 0/ha; PBN/PBS=Rp 1,25 jt/ha)

-

26.024.788

238.581.013

Kendaraan (PR=Rp 0/ha; PBN/PBS=Rp 2,25 jt/ha)

-

46.844.618

429.445.823

4

Infrastuktur pendukung

Penelitian pendahuluan (@ Rp 12rb/ha)

3.024.394

249.838

2.290.378

Penelitian (@Rp 45rb/ha)

11.341.478

936.892

8.588.916

Supervisi dan manajemen operasi (@Rp 125 rb/ha)

31.505.106

2.602.479

23.858.101

Jaringan listrik (PR=Rp 0/ha; PBN/PBS = Rp 15rb/ha)

-

312.297

2.862.972

Jalan penghubung ke lokasi terdekat (PR=Rp 45rb/ha; PBN/PBS = Rp 75 rb/ha)

12.327.694

1.697.269

15.559.631

5

Kontingensi 10%

784.253.030

107.399.094

1.147.433.632

Total Kebutuhan Investasi baru

7.319.694.948

1.002.391.545

10.709.380.563

Grand Total Indonesia Barat

19.031.467.055

Grand Total Indonesia Timur

23.410.138.630

IV. Risiko Usaha Komoditas Kelapa Sawit

1. Pencurian Hasil Panen

Lahan budidaya yang luas dan jumlah kelapa sawit yang banyak mengakibatkan susahnya pengawasan dan pengontrolan. Pencurian dan penjarahan hasil panen selalu saja terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya pengamanan yang ekstra. Tetapi untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

2. Gagal Panen

Penyakit dalam bentuk jamur, gulma dan hama yang menyerang pada perkebunan kelapa sawit sangat sulit dihilangkan dan bisa menular ke seluruh areal perkebunan, sehingga mengakibatkan gagal panen.

3. Harga yang Naik Turun

Harga pasar sewaktu-waktu dapat naik dan turun karena kelapa sawit merupakan komoditas yabg harganya mengikuti pasar di dunia dan kebijakan pemerintah. Hal ini bisa berdampak bagi siapapun yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

V. Tenaga Kerja dalam Usaha Komoditas Kelapa Sawit

VI. Kelembagaan dan Kebijakan Usaha Komoditas Kelapa Sawit

Organiasasi pengusaha yang berkaitan dengan agribisnis kelapa sawit meliputi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Pengusaha Oleokimia Indonesia (APOLIN), dan Federasi Minyak Nabati Indonesia (FAMNI). Sedangkan organisasi petani bernaung di bawah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Gabungan Asosiasi Perkebunan Indonesia (GAPERINDO). Selain itu dibentuk pula Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI).

Beberapa kebijakan pemerintah Indonesia untuk minyak sawit antara lain:

(i)                 Kebijakan perdagangan untuk menghambat ekspor, stabilisasi hara minyak goreng dan ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri diterapkan melalui penggunaan instrumn pajak ekspor

(ii)               Kebijakan perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui penggunaan instrumen pajak penghasilan, pertambahan nilai dan retribusi

(iii)             Kebijakan yang berkaitan dengan perijinan usaha/investasi, yaitu dengan adanya inegrasi vertikal antara kebun kelapa sawit dengan pengolahan dan integrasi horizontal antara kebun kelapa sawit dengan usaha lain, misal ternak

(iv)             Pengembangan perkenunan melalui penerapan 5 pola, yaitu:

Pola koperai usaha perkebunan (Pola KUP)

Pola patungan koperasi sebagai mayoritas pemegang saham dan investor sebagai minoritas pemegang saham (Pola Pat K-I)

Pola patungan investor sebagai mayoritas pemegang saham dan koperasi sebagai minoritas pemegang saham (pola Pat I-K),

Pola built, operated, and transferred (Pola BOT)

Pola Bank Tabungan Negara (BTN)

(v)               Usaha kelapa sawit tunduk pada peraturan yang diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2004 disamping aturan perundang-undangan lainnya

A. Arah Kebijakan Jangka Panjang 2025

Peluang pengembangan agribisnis kelapa sawit di Indonesia dapat dilihat dari ketersediaan sumberdaya alam/lahan, tenaga kerja, teknologi, maupun tenaga ahli. Misi yang dikembangkan dalam pembangunan sawit Indonesia ialah ”Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis Kelapa Sawit yang Berdaya Saing, Berkerakyatan, Berkelanjutan, dan Terdesentralisasi”.

B. Kebijakan Jangka Menengah 2006-2010

1. Kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kelapa sawit

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta mutu kelapa sawit secara bertahap, baik yang dihasilkan petani maupun oleh perkebunan besar. Program peningkatan produktivitas dan mutu kelapa sawit antara lain : peremajaan kelapa sawit, pengembangan industri benih yang berbasis teknologi dan pasar, peningkatan pengawasan dan pengujian mutu benih, perlindungan plasma nutfah kelapa sawit, pengembangan dan pemantapan kelembagaan petani.

2. Pengembangan industri hilir dan peningkatan nilai tambah kelapa sawit

Kebijakan ini dimaksudkan supaya ekspor kelapa sawit Indonesia tidak lagi berupa bahan mentah (CPO), tapi dalam bentuk hasil olahan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan lapangan kerja baru. Langkah untuk menempuh pengembangan industri hilir ini antara lain:

(i)                 Fasilitas pengembangan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terpadu dengan refinery 5 – 10 ton TBS/jam di areal yang belum terkait dengan unit pengolahan dan pendirian pabrik Minyak Goreng Sawit (MGS) skala kecil di sentra produksi CPO yang belum ada pabrik MGS.

(ii)                Pengembangan industri hilir kelapa sawit di sentra-sentra produksi.

(iii)             Peningkatan kerja sama di bidang promosi, penelitian dan pengembangan serta pengembangan SDM dengan negara penghasil CPO.

(iv)             Fasilitas pengembangan biodiesel.

(v)               Pengembangan market riset dan market intelijen untuk memperkuat daya saing.

3. Kebijakan industri minyak goreng/makan terpadu.

Kebijakan ini diperlukan dikarenakan rawannya pasar minyak goreng di Indonesia dan besarnya biaya ekonomi dan sosial akibat kelangkaan bahan pangan ini dalam negeri dan goyahnya posisi Indonesia sebagai pemasok CPO terpercaya di pasar dunia. Harapan dari adanya arah kebijakan ini ialah adanya pengembngan komoditas penghasil minyak gorng yang jelas dan unsur-unsur pendukungnya.

4. Dukungan penyediaan dana.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk tersedianya berbagai kemungkinan sumber pembiayaan yang sesuai untuk pengembangan kelapa sawit, baik yang berasal dari lembagaperbankan maupun non Bank.

C. Strategi Kebijakan

Tujuan

Strategi

  1. Meningkatkan ketahanan pangan

masyarakat

  1. Integrasi vertikal perkebunan kelapa sawit dan agroindustri yang menghasilkan produk turunan jenis pangan, seperti minyak goreng dan mentega
  2. integrasi horizontal perkebunan kelapa sawit dengan peternakan dan atau tanaman pangan
2. Menumbuhkembangkan usaha perkebunan

di pedesaan

  1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan minyak sawit
  2. Mendorong penyediaan sara dan prasarana pengolahan kelapa sawit
3. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya

perkebunan

  1. Peningkatan produksi dan produktivitas kebun kelapa sawit melalui inovasi teknologi
  2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung, terutama infrastruktur transportasi di dan ke perkebunan kelapa sawit dan infrastruktur pengolahan
  3. Pengembngan diversivikasi usaha
  4. Pemberantasan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan perlindungan sumberdaya perkebunan sawit
4. Membangun kelembagaan perkebunan

yang kokoh dan mandiri

  1. Revitalisasi dan mengembangkan organisasi pelaku usaha pada agribisnis kelapa sawit (kelompok tani, asosiasi petani dan gabungan asosiasi petani kelapa sawit, koperasi petani kelapa sawit dan dewan minyak sawit, serta organisasi lain) melalui inovasi kelembagaan
  2. Pengembangan aturan (UU dan aturan pelaksanaannya) untuk diterapkan di agribisnis kelapa sawit melalui harmonisasi regulasi
  3. pengebangan sumberdaya manusia sebagai pelaku yang handal pada agrobisnis kelapa sawit
5.  Meningkatkan kontribusi sub sektor

perkebunan dalam perekonomian nasional

  1. Peningkatan kualitas dan kuantitas TBS dan minyak kelapa sawit serta produk turunannya
  2. Pengembangan agroindustri yang mengolah minyak dan limbah kelapa sawit
  3. Pengembangan pasar minyak kelapa sawit dan produk turunannya
  4. Perlindungan usaha dan produk minyak sawit dan turunannya di pasar domestik
  5. Menjalin sinergi kebijakan antara lembaga pemerintah dan lembaga legislatif dan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan daerah
6. Meningkatkan peran birokrasi 1.  Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja aparat yang bertugas pada pengembangan agribisnis kelapa sawit

2.  Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif

3.  mengembangkan sistem pengawasan yang efektif

Program Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit

1. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi

Pengkajian prospek minyak sawit, produk turunan dan limbah kelapa sawit meliputi: kondisi dan kecenderungan penawaran dan permintaan ke depan, negara-negara pesaing, daya saing, produk substitusi, perkembangan tuntutan pasar dan selera konsumen.

Penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis kelapa sawit

Pendataan ketersediaan potensi wilayah pengembngan kelapa sawit, kondisi sumberdaya lahan (jenis dan kesuburan tanah, iklim ketinggian, topografi, dan peluang peranan dalam pengembangan ekonomi wilayah) dan kesesuaiannya.

Pengembangan sistem informasi yang mencakup akses untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai peluang usaha pada agribisnis kelapa sawit

Penciptaan iklim investasi yang mencakup berbagai dukungan kebijakan integral (sektoral, regional, dan komoditas) dan aturan pelaksanaan yang kondusif untuk investasi pada agribisnis kelapa sawit

Pengembangan pemberdayaan kelembagaan (organisasi, aturan, dan pelaku) usaha agribisnis kelapa sawit

Penyususnan dan penyerasian rencana dan program tahunan dalam pembangunan agribisnis kelapa sawit

Penyiapan bahan usulan program dan persiapan kerja sama terutama bantuan luar negeri dan penyusunan pedoman administrasi penyelenggaraannya

Pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan agribisnis kelapa sawit

Penetapan model penumbuhan agribisnis kelapa sawit melalui pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran produk.

2. Pengembangan usaha

Pemanfaatan kawasan agribisnis kelapa sawit dengan titik berat pada aspek pengolahan dan pemasaran hasil

Perbaikan mutu dan agroindustri kelapa sawit di pedesaan

Pengembangan layanan penunjang agribisnis kelapa sawit di pedesaan

Pengembangan layanan penunjang agribisnis kelapa sawit, seperti sarana produksi, alsitan, teknologi dan permodalan

Diversivikasi produk kelapa sawit ke roduk turunannya

Percepatan pengembangan agribisnis di daerah-daerah pengembangan terutama Indonesia timur (Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya)

Pengembangan infrastruktur (transportasi, perhubungan, energi kelistrikan dan telekomunikasi) untuk mendorong pengembangan agribisnis kelapa sawit

Pegembangan penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi dan kelembagaan

Penguatan sistem perkarantinaan dan standar mutu produk kelapa sawit dan produk turunannya

Perluasan, intensifikasi dan rehabilitasi kebun kelapa sawit dengan menerapkan inovasi teknologi dan kelembagaan dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha

Peningkatan profesionalisme para pelaku, baik para petugas dari berbagai fungsi terkait di bidang pelayanan, bimbingan dan pendampingan kegiatan usaha budidaya tanaman tahunan, maupun para pelaku langsung kegiatan usaha yaitu: petani, masyarakat dan pengusaha

Pemberdayaan petani dan organisasi petani untuk pengembangan kemampuan petani dan organisasi petani untuk dapat memperoleh akses dalam memenuhi kebutuhan (modal, teknologi, agro-input, benih/bibit) dan pengembangan kemitraan antara petani dengan pengusaha dalam berbagai kegiatan di hulu hingga hilir.

3. Perbenihan

Pengembangan strategi yang tepat dalam pengadaan, penyediaan, dan pendistribusian benih kelapa sawit ke berbagai pelaku usaha di berbagai wilayah pengembangan agribisnis kelapa sawit

Penetapan baku mutu benih dan sistem pengendalian mutu benih untuk menghindari pemalsuan

Penyediaan benih kelapa sawit bermutu guna mendukung penumbuhan agribisnis kelapa sawit

Penumbuhan dan pengembangan usaha industri perbenihan, usaha penangkaran dan pembinaan pengembangannya.

4. Perlindungan tanaman

Penumbuhan dan pengembangan kesadaran dan kemampuan petani dalam pengendalian OPT kelapa sawit sebagai bagian dari usaha tani

Pelembagaan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) kelapa sawit serta penyediaan pedoman penerapan agen hayati untuk pengendalian OPT kelapa sawit.

Penerapan teknis budidaya sehat dan ramah lingkungan untuk mendapatkan produk yang aman konsumsi dan sumber daya alam yang lestari

Fasilitas pemberdayaan pelaku perlindungan tanaman kelapa sawit

Pengembangan koordinasi peramalan dan peringatan dini (Early warning System/EWS) terhadap epidemi hama penyakit tanaman kelapa sawit

5. Pemberdayaan masyarakat kelapa sawit

Pendidikan, pelatihan dan magang petani maupun petugas

Pendampingan dan pengawalan implementasi teknologi dan kelembagaan

Penghimpunan dana peremajaan dalam rangka keberlanjutan usaha

Pemantapan kelembagaan yang mendukung pengembangan agribisnis kelapa sawit

ANALISIS USAHA KOMODITAS KARET

Ditengah ancaman pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia akibat krisis keuangan, perekonomian Indonesia juga akan mendapat tekanan yang cukup berat. Pelemahan pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kinerja ekspor komoditas, namun diharapkan dengan pangsa yang cukup besar dan adanya ekspektasi perbaikan perekonomian dunia dalam 2-3 tahun ke depan, ekspor komoditas masih tetap menjadi tumpuan perekonomian dalam jangka panjang. Ekspor komoditas yang selama ini menopang perekonomian pasca krisis 1997, diharapkan dapat kembali menjadi salah satu faktor penting dalam penguatan perekonomian Indonesia ke depan.

Kinerja ekspor komoditas pertanian menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik khususnya hasil perkebunan. Salah satu komoditas yang selama ini menjadi andalan ekspor adalah karet dan barang karet (pertumbuhan ekspor karet dan barang karet mencapai sekitar 65% dalam 3 tahun terakhir) di samping CPO yang tetap menjadi primadona ekspor.

Peranan karet dan barang karet terhadap ekspor nasional tidak dapat dianggap kecil mengingat Indonesia merupakan produsen karet no 2 (dua) terbesar di dunia dengan produksi sebesar 2,55 juta ton pada tahun 2007 setelah Thailand (produksi sebesar 2,97 juta ton) dan negara yang memiliki luas lahan karet terbesar di dunia dengan luas lahan mencapai 3,4 juta hektar di tahun 2007.

Tabel 1. Produksi karet alam negara produsen utama

Dengan posisi yang cukup strategis tersebut, karet diharapkan menjadi salah satu penggerak kebangkitan ekonomi melalui peningkatan produksi yang akan meningkatkan ekspor karet. Strategi optimalisasi ekspor karet dinilai tepat mengingat harganya yang cukup tinggi di pasar internasional dan kemampuan pasar dalam negeri untuk mengolah karet menjadi barang industri masih rendah.

Perkembangan harga karet menunjukkan tren cukup baik akibat meningkatnya permintaan dari negara berkembang yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi yang dimotori oleh industrialisasi seperti Cina (rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 10%) dan India (8%). Disamping dari negara tersebut, permintaan dari negara industri juga cukup tinggi seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea dan negara-negara industri di Eropa.

Tabel 2. Konsumsi karet alam negara konsumen utama

Tingginya pertumbuhan permintaan dari negara tersebut relatif tidak diikuti dengan pertumbuhan produksi dari negara-negara produsen karet. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya over demand pasar yang mendorong terjadinya peningkatan harga di pasar internasional, disamping terjadinya kenaikan harga minyak dunia yang juga berperan dalam mendorong kenaikan harga karet internasional. Menurut perkiraan IRSG (International Rubber Study Group), pada tahun 2020 dengan proyeksi permintaan dunia mencapai 10,9 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi per tahun sebesar 9%, akan terjadi kekurangan pasokan karet bila produksi karet tidak mengalami pertumbuhan yang tinggi (diatas 9%).

Dari sisi kemampuan konsumsi industri dalam negeri, hanya sekitar 360 ribu ton hasil produksi karet alam di tahun 2007 yang dapat diserap industri dan dimanfaatkan sektor industri untuk menjadi barang jadi baik yang berupa ban, sarung tangan maupun alat-alat kesehatan dan berbagai barang jadi lainnya. Kondisi inimengakibatkan orientasi dari produksi karet masih tetap ekspor berupa lateks, RSS, SIR dan jenis karet alam lainnya.

Tabel 2. konsumsi karet dalam negeri

Potensi karet

Melihat potensi pasar karet yang cukup besar tersebut, perlu kiranya pemerintah beserta seluruh aspek yang terkait mendorong terciptanya suatu lingkungan yang dapat mengoptimalkan kinerja karet nasional.

Salah satu langkah yang dapat mendorong peningkatan produksi adalah peremajaan lahan karet yang sebagian besar telah memasuki tahapan tidak produktif (tanaman berusia di atas 20 tahun) di samping tetap melakukan perluasan lahan. Strategi peremajaan lahan karet dinilai cukup baik dengan luas lahan karet saat ini mencapai 3,4 juta hektar sehingga apabila lahan tersebut dioptimalkan melalui peremajaan diharapkan tingkat produksi akan meningkat sekitar 20-30 %.

Terdapat 3 jenis perkebunan karet yang ada di Indonesia, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) da Perkebunan Besar Swasta (PBS). Dari ketiga jenis perkebunan tersebut, PR mendominasi dari luas lahan yang mencapai 2,84 juta hektar atau sekitar 85% dari lahan perkebunan karet. Dengan sedemikian luasnya perkebunan karet yang dikelola rakyat, keterkaitan penyerapan tenaga kerja dan sebagai sumber pendapatan rakyat diharapkan dapat ditingkatkan dengan pengelolaan yang terpadu. Perkebunan besar diharapkan dapat menjalin program kemitraan dengan petani agar nilai tambah dari pengelolaan perkebunan rakyat dapat optimal diantaranya dengan kemitraan di bidang pemasaran, pembinaan produksi hingga pembiayaan yang berkesinambungan.

Daerah Sumatera memiliki area perkebunan terbesar yang mencapai 70% dari total area di Indonesia. Iklim yang ideal dan tersedianya sarana yang memadai menjadi pertimbangan dalam pengembangan karet di wilayah tersebut. Pengembangan karet di wilayah tersebut mencapai 1,56 juta hektar baik yang berupa intensifikasi/rehabilitasi, peremajaan maupun perluasan lahan.

Tabel 3. Luas lahan dan produksi karet

Sumber : PMG (Publisindo Marinitama Gemilang)

Pertumbuhan lahan PR dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan sebesar 26% dari sebelumnya seluas 3,85 juta hektar di tahun 2005. Peralihan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor menurunnya area karet. Peralihan tersebut dipicu dengan meningkatnya harga CPO di pasar dunia yang sejak tahun 2003 berada di kisaran US$ 500 per ton bahkan di tahun 2007 harga CPO mencapai US$ 800 per ton. Kenaikan harga CPO internasional relatif lebih baik dari pergerakan harga karet. Pada 2001, harga karet baru mencapai sekitar US$ 0.50 cent per kg yang terus merangkak naik menjadi sekitar US$ 0.90 cent per kg di tahun 2003. Pada 2007, harga karet mencapai kisaran US$ 2 per kg, yang berarti mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pergerakan kenaikan harga relatif CPO dan karet tersebut sedikit banyak mempengaruhi kecenderungan petani dalam melakukan peralihan lahan mereka. Sebagai dampak peralihan lahan tersebut maka ke depan perkebunan karet juga dititikberatkan kepada perluasan lahan perkebunan. Perluasan lahan dilakukan mengingat konversi perkebunan membutuhkan waktu yang cukup lama dan sustainability hasil diharapkan dapat terjaga apabila terjadi pergerakan harga dari komoditas perkebunan lainnya.

Disamping pengelolaan lahan, optimalisasi di sektor hilir karet juga perlu ditingkatkan. Hal tersebut terkait dengan masih rendahnya penyerapan hasil perkebunan karet oleh sektor industri pengolahan. Hanya sekitar 10-15% hasil produksi karet alam yang dipergunakan industri dalam negeri baik untuk industri ban, alas kaki, otomotif dan sarung tangan. Kondisi tersebut mengakibatkan produsen karet menitikberatkan hasil

berupa karet mentah untuk kebutuhan ekspor. Hal ini disebabkan pemrosesan karet menjadi produk jadi masih sangat minim sehingga produk barang jadi karet untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri lebih banyak diimpor. Berbeda dengan Indonesia, Cina dan India yang juga merupakan produsen utama karet alam dan mengkonsumsi hampir seluruh produksinya untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Pertumbuhan industri yang cukup tinggi di negara tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan karet dan pada akhirnya meningkatkan produksi karetnya dari tahun ke tahun.

Permintaan dunia terhadap karet alam yang sekarang mulai melemah diperkirakan akan tetap melemah dalam dua sampai tiga tahun ke depan mengingat penurunan ekonomi global yang terjadi akan berdampak kepada melemahnya kemampuan konsumsi dunia. Namun dalam jangka panjang permintaan akan karet diperkirakan akan kembali meningkat seiring dengan semakin membaiknya perekonomian global.

II. Lahan Pendukung Komoditas Karet

II.I. Tanah

Lahan kering untuk pertumbuhan tanaman karet pada umumnya lebih mempersyaratkan sifat fisik tanah dibandingkan dengan sifat kimianya. Hal ini disebabkan perlakuan kimia tanah agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman karet dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dibandingkan dengan perbaikan sifat fisiknya. Berbagai jenis tanah dapat sesuai dengan syarat tumbuh tanaman karet baik tanah vulkanis muda dan tua, bahkan pada tanah gambut < 2 m.

Tanah vulkanis mempunyai sifat fisika yang cukup baik terutama struktur, tekstur, sulum, kedalaman air tanah, aerasi dan drainasenya, tetapi sifat kimianya secara umum kurang baik karena kandungan haranya rendah. Tanah alluvial biasanya cukup subur, tetapi sifat fisikanya terutama drainase dan aerasenya kurang baik. Reaksi tanah berkisar antara pH 3, 0 – pH 8,0 tetapi tidak sesuai pada pH < 3,0 dan > pH 8,0. Sifat-sifat tanah yang cocok untuk tanaman karet pada umumnya antara lain :

  • Solum tanah sampai 100 cm, tidak terdapat batu-batuan dan lapisan cadas
  • Aerase dan drainase cukup
  • Tekstur tanah remah, poreus dan dapat menahan air
  • Struktur terdiri dari 35% liat dan 30% pasir
  • Tanah bergambut tidak lebih dari 20 cm
  • Kandungan hara NPK cukup dan tidak kekurangan unsur hara mikro
  • Reaksi tanah dengan pH 4,5 – pH 6,5
  • Kemiringan tanah < 16% dan
  • Permukaan air tanah < 100 cm.

Kriteria lain sebagai pendukung komoditas karet antara lain

  • Tinggi Tempat Ketinggian tempat optimal untuk pertumbuhan tanaman karet adalah 1—200 m di atas permukaan laut, dengan batas toleransi maksimal 500 m dpl.
  • Topografi, tanaman karet sebaiknya tidak diusahakan pada lereng yang terjal, dengan kemiringan maksimal 450. Pada kemiringan 200-280 harus dibuat teras kontour.
  • Drainase, tata udara tanah harus baik dan tidak tergenang
  • Jenis Tanah. Jenis tanah yang sesuai untuk pertanaman karet adalah tanah latosol, podsolik merah kuning, dan tanah-tanah alluvial
  • Kedalaman air tanah tidak terlalu dangkal, sampai batas tertentu makin dalam makin baik
  • Keasaman tanah (pH). Kisaran kebutuhan pH tanah untuk pertumbuhan tanaman karet adalah 3,8-8,0, dengan pH optimal 5-6.
  • Solum tanah dalam, dengan kedalaman padas yang dapat ditolerir adalah 2-3 Meter
  1. II. Karakteristik Iklim Perkebunan Karet
  • Curah hujan: 1500-3000 mm, dengan distribusi merata/ terbagi dalam 110-150 hari hujan, dengan bulan kering tidak lebih dari 2 bulan.
  • Temperatur: Temperatur yang baik 24-28 0C
  • Penyinaran matahari: optimum 5-7 jam per hari.
  • Kelembaban: Kelembaban yang tinggi sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman karet.

  1. III. Biaya Produksi (Cost Production) Usaha Komoditas Karet

.

A. Investasi dan Anilisis Finansial Usaha Perkebunan Karet

Tanaman karet memerlukan waktu 5-6 tahun untuk dapat disadap, oleh karena itu pembangunan perkebunan karet memerlukan investasi jangka panjang dengan masa tenggang 5-6 tahun. Biaya investasi dan pemeliharaan TBM dan TM dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Biaya Investasi Karet dan Pemeliharaan TBM dan TM (1 ha)

URAIAN

BIAYA

(Rp/ha)

1. Biaya sertifikasi lahan

400.000

2. Pembukaan lahan dan penanaman

7.449.888

3. Pemeliharaan TBM (th 1-5)

12.664.125

TOTAL BIAYA INVESTASI (TBM)

20.514.013

4. Biaya Pemeliharaan TM: per tahun

Umur   6 – 15 tahun

Umur 16 – 25 tahun

Umur 26 – 28 tahun

Umur 29 – 30 tahun

4.347.500

3.774.500

3.349.000

2.305.750

Dengan asumsi tingkat produksi rata-rata 1.576 kg karet kering/ha/tahun, harga FOB SIR 20 : US $ 1,70/kg dan kurs: Rp 9.000/US $ (awal tahun 2006) dan harga di tingkat petani 80% FOB, dilakukan perhitungan kelayakan finansial usaha perkebunan karet diukur dengan tingkat Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV) dan B/C ratio. Bila IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang diberlakukan yaitu 18%, maka usaha perkebunan karet layak secara finansial. Bila NPV lebih besar dari nol (positif) maka usaha adalah layak, pada

discount rate yang ditentukan yaitu sebesar 18%. Perhitungan nilai IRR dan NPV berdasarkan pada arus kas selama 30 tahun dengan asumsi biaya tetap, namun harga jual menggunakan 3 skenario yaitu: harga naik 20%, harga saat ini dan harga turun 10%, adalah seperti yang tertera di Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa proyek pada tingkat bunga 18% usaha perkebunan karet masih layak, demikian juga pada saat harga karet turun 20%, nilai NPV masih positif dan IRR lebih dari 18%. Apabila ada skim kredit yang tingkat bunganya lebih rendah (14%), maka tingkat kelayakan usaha akan semakin tinggi.

Tabel 5. Hasil Analisa Finansial Pembangunan Kebun Karet (1 ha).

Skenario (bunga= 18%)

NPV (juta Rp)

IRR (%)

B/C rasio

  • Harga jual karet naik 20%

26.6

34.5

1.30

  • Harga jual saat ini (awal tahun 2006)

19.2

31.5

1.17

  • Harga jual karet turun 10%

11.7

27.4

1.05

Skenario ( bunga = 14%)

NPV

(juta Rp)

IRR (%)

B/C rasio

  • Harga jual karet naik 20%

47.6

34.5

1.33

  • Harga jual saat ini (awal tahun 2006)

35.8

31.5

1.20

  • Harga jual karet turun 10%

24.0

27.4

1.07

1. Perluasan Kebun

Selama lebih dari tiga dekade  ( 1970-2005 ), areal perkebunan karet di Indonesia meningkat sekitar 1.27 % per tahun. Namun pertumbuhan ini hanya terjadi pada areal karet rakyat ( ± 1,6 % pertahun ). Sedangkan pada perkebunan besar negara dan swasta cenderung menurun (Tabel 1). Dengan luasan sekitar 3.3 juta ha pada tahun 2005, mayoritas (85 %) perkebunan karet di Indonesia  adalah perkebunan rakyat, yang menjadi tumpuan mata pencaharian lebih dari 15 juta jiwa. Dari keseluruhan areal perkebunan rakyat tersebut, sebagian besar ( 91% dikembangkan secara swadaya murni, dan sebagaian kecil lainnya yaitu sekitar 288039 ha (9%) dibangun melalui proyek PIR, PRPTE, UPP berbantuan, Patrial dan swadaya berbantuan

Tabel 1 pertumbuhan luas karet di Indonesia 1970-2005

Deskripsi

Areal ( 000 ha)

1970

%

2005

%
Perkebunan Rakyat

1.613

78

224

10

Perkebunan Negara

281

12

2.767

85

Perkebunan Swasta

238

7

275

8

2.318

100

3.280

100

Namun demikian secara umum produktivitas karet rakyat masih relatif rendah (796 kg/ha/th) bila dibandingkan dengan produktivitas perkebunan besar negara (1.039 kg/ha/th) maupun swasta (1.202 kg/ha/th). Hal ini, antara lain, disebabkan sebagian besar (>60%) tanaman karet petani masih menggunakan bahan tanam asal biji (seedling) tanpa pemeliharaan yang baik, dan tingginya proporsi areal tanaman karet yang telah tua, rusak atau tidak produktif (± 13% dari total areal). Pada saat ini sekitar 400 ribu ha areal karet tidak produktif karena dalam kondisi tua dan rusak. Selain itu sekitar 2-3% dari areal tanaman menghasilkan (TM) yang ada setiap tahun akan memerlukan peremajaan. Dengan kondisi demikian, sebagian besar kebun karet rakyat masih menyerupai hutan karet.

Biaya yang diperlukan untuk mengembangkan komoditi karet ke depan mencakup kebutuhan biaya peremajaan karet non-produktif dan perluasan. Untuk biaya pembangunan kebun peremajaan diperlukan biaya minimal Rp. 15,6 juta/ha, sedangkan perluasan sebesar Rp. 16,95 juta/ha. Biaya tersebut diperlukan untuk pembongkaran tunggul, pengadaan bibit, penanaman, pupuk dan pestisida, tanaman sela, dan pemeliharaan tanaman. Kebutuhan biaya dalam kurun waktu 2006-2010 untuk peremajaan adalah sekitar Rp. 3,6 triliun dan perluasan sekitar Rp 847,5 miliar (Tabel 11)

Tabel 11. Kebutuhan biaya untuk peremajaan karet, 2006–2010

Kegiatan

2006 – 2010

  1. Peremajaan kebun :
  • Luas (ha)
  • Biaya (Rp miliar)

250.000

3.900

  1. Perluasan kebun :
  • Luas (ha)
  • Biaya (Rp miliar)

50.000

847.5

Pada dasarnya pembiayaan yang diperlukan untuk merealisasikan rencana pengembangan karet ke depan dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu dana masyarakat dan perbankan, pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, dan dana komoditi. Dengan pertimbangan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pengembangan karet ke depan sangat besar, sementara dana pemerintah dan perbankan sangat terbatas. maka perlu segera ditinjau untuk menghidupkan kembali pungutan dana dari komoditi (semacam Cess) karet untuk pengembangan, promosi, peremajaan dan peningkatan kapasitas SDM pada komoditi karet.

IV. Risiko Usaha Komoditas Karet

Kendala pengembangan

Kendala utama dalam pengembangan karet alam adalah tingkat produktivitas lahan karet yang masih rendah. Jika dibandingkan dengan produsen utama karet alam, tingkat produktivitas lahan di Indonesia khususnya perkebunan rakyat baru mencapai 0,8 ton/ha/tahun, sedangkan perkebunan besar mencapai sekitar 1 ton/ha/tahun. Sebagai perbandingan, produktivitas lahan di India bisa mencapai sekitar 1,9 ton/ha/tahun sedangkan Thailand mencapai sekitar 1,6 ton/ha/tahun. Dengan produktivitas lahan yang hanya setengah dari negara produsen lainnya, posisi Indonesia sulit diharapkan menjadi market leader di pasar internasional walaupun memiliki luas lahan yang terbesar di dunia.

Salah satu langkah meningkatkan produktivitas adalah melakukan sinergi antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar melalui pola plasma. Kemampuan manajerial baik produksi maupun pemasaran dari perkebunan besar akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas perkebunan rakyat disamping peremajaan lahan yang tidak produktif (sekitar 15% dari total luas lahan) yang menjadi syarat utama peningkatan produktivitas lahan.

Tabel 4. Peremajaan dan perluasan lahan karet

Permasalahan yang mendasar bagi petani karet adalah keterbatasan dalam pengadaan bibit yang berkualitas dan sarana produksi lainnya. Dengan pola plasma diharapkan adanya kooordinasi dalam pengadaan bibit dari balai penelitian maupun penangkaran bibit unggul yang ada. Sistem plasma juga diharapkan dapat membantu dalam pengadaan modal kerja dari pihak terkait baik perkebunan besar maupun perbankan.

Kendala lain yang menghambat perkembangan karet adalah hasil bahan baku (bokar) umumnya bermutu rendah sebagai dampak dari proses pengolahan dasar di level petani belum optimal dengan metode yang dapat mengurangi kualitas bahan (pencampuran dengan bahan penggumpal berkualitas rendah atau mencampur dengan beberapa bahan yang tidak direkomendasikan). Bersamaan dengan permasalahan kualitas bokar, pola pemasaran juga tidak berpihak ke petani dengan rata-rata harga di level petani hanya mencapai 60-75% dari harga FOB. Koordinasi dengan perkebunan besar diharapkan dapat menjembatani kendala transportasi terhadap kondisi lahan petani yang menyebar sehingga pemasaran lebih solid dan kontinuitas pasokan bagi pabrik pengolahan karet dapat lebih terjamin.

Dari sisi industri pengolahan, kemampuan industri dalam negeri menyerap produksi karet alam masih rendah dan relatif stagnan dalam 5 tahun terakhir (sekitar 10-15% dari total produksi karet nasional). Industri ban merupakan industri yang dominan dalam menyerap pasokan karet dalam negeri dengan konsumsi mencapai sekitar 60% dari total konsumsi industri karet nasional. Industri lain yang menggunakan karet sebagai bahan baku antara lain industri sarung tangan, alas kaki, selang belt transmision. Selain industri ban yang merupakan industri besar, industri lainnya hanya bersifat industri berskala menengah dan kecil. Kemampuan modal dan pemasaran menjadi kendala dalam pengembangan industri menengah dan kecil tersebut. Selain kendala diatas, ketersediaan pasokan energi oleh pemerintah dalam hal ini juga menjadi kendala sehingga kontinuitas dan skala produksi menjadi tidak optimal. Di level industri kecil, produk lebih dititikberatkan kepada komponen atau barang pendukung dari produk utama seperti spare parts dan komponen alas kaki yang diproduksi pabrikan besar. Pengembangan jenis produk karet lainnya dinilai cukup berat mengingat pengolahan karet membutuhkan modal dan teknologi yang cukup tinggi. Sebagai dampak dari belum optimalnya pengembangan industri selain industri ban, utilitas industri tersebut juga relatif rendah, bahkan industri sarung tangan hanya mencapai utilitas industri sebesar 40% dan alas kaki relatif lebih baik dengan utilitas sebesar 60%.

Tabel. 5. Tingkat utilitas industri karet/barang karet

Sumber : Departemen Perdagangan

Disamping kendala produksi, kendala perdagangan internasional juga menghambat perkembangan karet dan industri berbahan karet. Mulai dari prosedur trading yang berbelit yang pada akhirnya menyebabkan biaya transaksi yang tinggi, permasalahan dumping dari negara lain hingga isu lingkungan yang menjadi prasyarat bagi pasar Eropa dan Amerika. Berbagai permasalahan perdagangan tersebut membutuhkan pemikiran dan kerjasama dari pelaku usaha dan pemerintah sebagai regulator sehingga pada akhirnya tidak menjadi hambatan dalam pengembangan karet yang menjadi salah satu unjung tombak devisa Indonesia.

V. Tenaga Kerja dalam Usaha Komoditas Karet

VI. Kelembagaan dan Kebijakan Usaha Komoditas Karet

Kebijakan Pengembangan Agribisnis Berbasis Karet Untuk meraih peluang sebagai produsen karet dan produk karet terbesar di dunia, diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengembangan agribisnis karet di Indonesia ke depan. Serangkaian kebijakan umum yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Kebijakan ekonomi makro (terutama di bidang moneter dan fiskal) yang kondusif bagi pembangunan sistem dan usaha agribisnis karet.
  2. Kebijakan industri (industrial policy) yang memberi prioritas pada pengembangan klaster industri (industrial cluster).
  3. Kebijakan perdagangan internasional (international trade policy) yang netral namun antisipatif baik secara sektoral, domestik, maupun antar negara dalam kerangka mewujudkan suatu perdagangan yang lebih bebas dan lebih adil (freer and fairer trade) dan dinamis dalam merespon perkembangan pasar.
  4. Kebijakan pengembangan infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik, telepon, pengairan) di daerah-daerah yang kondusif bagi keberlangsungan usaha agribisnis yang efisien dan efektif.
  5. Kebijakan pengembangan kelembagaan (institutional policy) baik lembaga keuangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan sumberdaya manusia, dan penyuluhan, serta pengembangan kelembagaan dan organisasi petani.
  6. Kebijakan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan secara efisien dan bijaksana.
  7. Kebijakan pengembangan pertumbuhan agribisnis karet di daerah.
  8. Kebijakan ketahanan pangan dikaitkan dengan sistem dan usaha agribisnis karet.

Kebijakan ekonomi makro, terutama di bidang moneter dan fiskal hendaknya kondusif bagi terwujudnya pembangunan sistem dan usaha agribisnis karet. Jajaran pemerintah, mulai dari pusat, propinsi dan kabupaten seyogyanya mempunyai kebijakan yang terintegrasi, harmonis dan sinergis dalam bidang moneter.

Dalam bidang moneter diupayakan agar tersedia dana dari sumbersumber

Perbankan atau non perbankan yang dapat memberikan rangsangan dan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis karet yang kompetitif pada semua sub-sistem usaha agribisnis tersebut, terutama pada subsistem “on farm”. Untuk itu diperlukan inovasi dan kreasi di tingkat nasional maupun lokal dalam mengupayakan tersedianya dana bagi pengembangan usaha agribisnis karet. Dukungan pendanaan dari perbankan diharapkan akan kembali pulih sebagaimana sediakala, karena usaha agribisnis karet masih cukup prospektif dan tingkat profitabilitasnya cukup memadai, serta sifat dari arus tunainya (cash flow) berkelanjutan.

Di bidang fiskal, pemerintah di semua tingkatan hendaknya memiliki kebijakan yang kondusif bagi pengembangan usaha agribisnis karet, yaitu pembebanan pajak dan pungutan lainnya yang rasional, baik menyangkut besaran yang dibebankan, maupun prosedur penerapannya. Pemerintah daerah seyogyanya memikirkan dampak jangka panjang dalam penetapan retribusi ataupun pungutan-pungutan lainya dalam usaha agribisnis karet.

Arah kebijakan industri (industrial policy) memberikan prioritas pada pengembangan klaster industri (industrial cluster), yaitu kebijakan yang didasari atas kepentingan jauh ke depan, berorientasi pada nilai tambah domestik dengan proses produksi yang efisien dan efektif dan terintegrasi dalam semua tingkatan/subsistem mulai subsistem hulu (on farm), pengolahan, pemasaran dan jasa pendukung lainnya. Sebagai langkah awal, Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) karet dapat diadopsi dan didayagunakan sesuai dengan perencanaannya dan selalu mengkaitkan dan bersinergi dengan kepentingan sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta sektor terkait lainnya.

Arah kebijakan pada sub-sistem hulu adalah terwujudnya suatu kondisi dimana ketersediaan sarana produksi (bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan) dapat tercukupi dari produksi dalam negeri dengan tingkat mutu dan harga bersaing dengan produk-produk sejenis yang diimpor.

Kebijakan pada sub-sistem agribisnis “on farm” diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil lateks dan kayu, mutu hasil panen, melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif serta mengindahkan kelestarian lingkungan (good farming practices). Upaya regenerasi tanaman/peremajaan (replanting) sudah harus dimulai seiring dengan habisnya masa produktif tanaman karet. Dalam jangka panjang, keterkaitan sub-sistem “on farm” dengan subsistem pengolahan dan

Pemasaran   dalam usaha agribisnis karet perlu mendapat perhatian yang proporsional,  dan upaya ini akan direalisasikan dalam bentuk pengembangan usaha patungan yang bercirikan perusahaan kemasyarakatan (corporate community) melalui replikasi model-model pengembangan yang sudah ada atau membangun model baru yang sesuai.

Kebijakan pada sub-sistem pengolahan dan industri hilir diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan tumbuh dan berkembangnya pengolahan dan industri hilir karet yang menghasilkan jenis produk sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen yang berkembang dinamis, serta dapat memberikan nilai tambah optimal di dalam negeri. Produk karet terutama crumb rubber, dengan total ekspor pada tahun 2005 melebihi 1,6 juta ton, dan menguasai pangsa ekspor karet sekitar 83%, perlu dimantapkan dan terus ditingkatkan pangsanya, baik pada pasar yang sudah ada maupun melalui pengembangan pasar baru.

Oleh karena itu, arah kebijakan perdagangan internasional harus bersifat responsif dan antisipatif, sehingga persoalan-persolan yang diperkirakan akan muncul dalam perdagangan internasional/global dapat segera ditangani lebih awal. Untuk itu, seluruh potensi sumberdaya pemasaran yang ada, baik di dalam maupun di luar negeri perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan dalam pengembangan infrastruktur agribisnis karet diupayakan pada upaya konsolidasi dan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya infrastruktur yang ada (software maupun hardware), antara lain kawasan-kawasan pembangunan terpadu yang pernah diperkenalkan dan disosialisasikan (KAPET, Klaster Industri, dan KIMBUN) perlu dimanfaatkan.

Program

Untuk mencapai sasaran jangka pendek (2006-2010) yaitu peningkatan produksi karet minimal 2,5 juta ton/th dengan tingkat produktivitas rata-rata kebun minimal 1.000 kg/ha, diperlukan upaya peremajaan dan intensifikasi pemeliharaan tanaman. Dengan demikian program peremajaan menjadi prioritas kegiatan pembangunan agribisnis karet pada jangka pendek.

1. Model peremajaan

Model peremajaan karet rakyat yang diterapkan adalah Model Peremajaan Partisipatif. Menurut Pusat Penelitian Karet/Balai Penelitian Sembawa, landasan utama pendekatan partisipatif dalam program peremajaan karet rakyat adalah adanya kebutuhan untuk mengubah paradigma pembangunan karet rakyat yang semula menggunakan pendekatan “proyek berbantuan” menjadi “gerakan swadaya masyarakat” (self-help community development) atau “pendekatan dari bawah” (bottomup approach).

Prinsip dasar pendekatan self-help development adalah mendorong masyarakat untuk belajar mengatasi masalah mereka sendiri dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian, landasan Model Peremajaan Karet Rakyat adalah Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penerapan model ini adalah :

  1. Pendekatan Wilayah meliputi: perbedaan akses informasi, kesiapan kelembagaan dan ketersediaan sarana pendukung.
  2. Pendekatan Individu meliputi: perbedaan pengetahuan, ketrampilan, motivasi dan kemampuan finansial.

Pendekatan ini sangat tergantung pada karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi petani. Model peremajaan karet partisipatif ini telah diterapkan pada peremajaan karet rakyat di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Pelaksanaan peremajaan karet dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat di wilayah pengembangan, antara lain petani karet/koperasi petani, GAPKINDO, Dinas Perkebunan, Balai Penelitian, perusahaan kayu karet, Pemerintah Daerah, dan lembaga keuangan/perbankan.

2. Sasaran peremajaan

Peremajaan tanaman karet rakyat dilaksanakan pada kebun karet rakyat yang kondisinya memang sudah tidak produktif atau tanamannya tua/rusak. Lingkup pelaksanaan peremajaan karet meliputi karet rakyat baik karet rakyat swadaya maupun karet rakyat eks proyek PIR dan UPP. Dalam pelaksanaan peremajaan karet ini, petani atau kelompok tani pemilik kebun dilibatkan langsung dalam kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar petani/masyarakat dapat lebih termotivasi, dan meningkatkan pengetahuan serta kemajuan dalam penguasaan sumberdaya dan berusahatani, sekaligus mengikutsertakan petani dalam mengelola usahataninya.

Dalam pelaksanaan peremajaan dilakukan penanaman tanaman sela (intercropping) dan sekaligus memanfaatkan kayu karet hasil tebangan. Untuk itu perlu adanya keterpaduan dengan industri pengolahan kayu karet. Hasil penjualan kayu karet tersebut digunakan untuk membiayai sebagian dana peremajaan. Pada kondisi dimana pabrik pengolah kayu karet tersedia dan akses transportasi relatif baik, maka hasil penjualan kayu karet dapat bervariasi antara Rp 5-7,5 juta/ha. Jumlah ini dapat menutupi kebutuhan utama pada tahun awal peremajaan karet.

Sesuai dengan kondisi tanaman karet rakyat dan kemampuan untuk melakukan peremajaan. maka direncanakan akan dilakukan peremajaan karet rakyat seluas 250 ribu ha dan perluasan areal karet sekitar 50 ribu ha sampai dengan 2010 yang dicapai melalui program peremajaan berbantuan (pemerintah) dan swadaya masyarakat.

3. Organisasi pelaksanaan

Rancangan peremajaan karet rakyat secara partisipatif melibatkan banyak pihak, yaitu petani/koperasi, investor, instansi terkait, lembaga penelitian, perbankan dan Pemda. Agar pelaksanaan peremajaan karet tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, maka untuk pelaksanaan di daerah perlu dibentuk unit pengelola program peremajaan

B. Kebijakan Jangka Menengah 2006-2010

Instansi

Fungsi/Peran

Ditjen BP. Perkebunan Menyiapkan Pedoman dan rencana peremajaan. Memfasilitasi pembiayaan peremajaan
Pusat Penelitian Karet/

Balai Penelitian Karet

Menyiapkan Pedoman Teknis Peremajaan Karet yangmencakup bibit. penebangan kayu, penanaman/ peremajaandan pemeliharaan.

Menyiapkan bibit karet klon unggul (melalui waralaba benih).

Pemda Propinsi/Kabupaten Menyiapkan Petunjuk Teknis, Pembinaan teknis.Koordinator Pelaksanaan, Fasilitasi Pembiayaan.
PTPN (PIR Karet) Penyediaan saprodi (bahan tanaman. dan lain-lain), Pembinaan, Avalis dalam pendanaan.
GAPKINDO Memberikan bantuan dana baik untuk bahan tanam maupun sarana produksi, Memfasilitasi pemasaran.
Perbankan / Bank Pembangunan Daerah /  Lembaga Pembiayaan Penyediaan dana.
Petani/ Kelompok Tani /

Koperasi / Asosiasi Petani Karet /

CCDC Karet

Mengelola dana hasil penjualan kayu untuk kegiatanperemajaan, Koordinator kegiatan pemeliharaan danpengadaan sarana produksi.
Perusahaan Kayu Karet

Penebangan kayu karet, Pembelian kayu karet.
Perusahaan Pupuk Penyediaan pupuk.
Kelompok Tani Mengelola kepentingan kelompok dalam hubungannya dengan pihak di luar kelompok

Program Pengembangan Agribisnis Karet di Indonesia

Dengan kondisi harga karet sekarang ini yang cukup tinggi, maka momen tersebut perlu dimanfaatkan dengan melakukan percepatan peremajaan karet rakyat dengan menggunakan klon-klon unggul, mengembangkan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah, dan meningkatkan pendapatan petani. Strategi di tingkat on-farm yang diperlukan adalah :

  • penggunaan klon unggul dengan produktivitas tinggi (2-3 ton/ha/th);
  • percepatan peremajaan karet tua seluas 400 ribu ha sampai dengan tahun 2009 dan 1,2 juta ha sampai dengan 2025;
  • diversifikasi usahatani karet dengan tanaman pangan sebagai tanaman sela dan ternak; dan (d) peningkatan efisiensi usahatani.

Sedangkan di tingkat off-farm adalah :

  • peningkatan kualitas bokar berdasarkan SNI;
  • peningkatan efisiensi pemasaran untuk meningkatkan marjin harga petani;
  • penyediaan kredit untuk peremajaan, pengolahan dan pemasaran bersama;
  • pengembangan infrastruktur;
  • peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir; dan
  • peningkatan pendapatan petani melalui perbaikan sistem pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Suryana, Achmad, Didiek Hadjar Goenadi, Luqman Erningpraja, Bambang Drajat, Budiman Hutabarat, Ambar Kurniawan. 2007. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Karet. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian: Jakarta Selatan

____________________________________. 2007. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian: Jakarta Selatan

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s